potretmaluku.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mendukung keputusan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menunda kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) yang rencananya digelar pada 23-29 Oktober 2025 mendatang sesuai rundown panitia pusat.
Ketua HMI Cabang Ambon, Rifon Wally mengatakan, keputusan tersebut merupakan kebijakan penting dalam menyelamatkan kondisi keuangan daerah. Kebijakan Hendrik memiliki dasar pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel.
“Apa yang dilakukan pak Gubernur pesannya bukan soal efisiensi, tetapi proporsionalitas pengelolaan keuangan daerah sesuai pos anggaran,”kata Rifon melalui rilis yang diterima potretmaluku.id, Sabtu (31/5/2025).
Kata dia, kegiatan itu sudah diusulkan ke pusat pada 2024 silam, saat Sadali Ie menjabat sebagai Penjabat Gubernur Maluku, dengan agenda pelaksanaan di Tahun 2025.
Harusnya, anggaran kegiatan itu sudah terakomodir dalam pembahasan dan perencanaan pelaksana anggaran 2025. Tidak bisa disiasati dalam budaya birokrasi yang sedang diperbaiki Gubernur saat ini.
Dia menegaskan, keputusan Gubernur berkaitan erat dengan akuntabilitas, tak ada standar suka atau tidak suka pada event nasional.
Secara etika birokrasi, Sadali saat menjabat Pj. Gubernur melaporkan berbagai kegiatan nasional kepada Hendrik Lewerissa pasca terpilih menjadi Gubernur Maluku. Bukan, membebankan kegiatan nasional itu kepada pemerintahan baru tanpa dianggarkan dan konfirmasi.
“Idealnya, pada periode Pj. Gubernur, kegiatan ini sudah clear dibahas dan dianggarkan. Jangan terkesan birokrasi dikelola tiba saat tiba akal,”tegas Rifon.
Terpisah, fungsionaris DPD KNPI Maluku, M. Ikbal Sowakil juga menilai, bahwa keputusan gubernur dengan mempertimbangkan kondisi efisiensi sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD itu sudah tepat.
“Keputusan pak gub bisa saja didasarkan pada kondisi seretnya keuangan daeran ditambah efisiensi. Kita semua tahu bahwa, bukan hanya kegiatan KBN, banyak project pembangunan daerah dan manusia harus tertunda karena kondisi efisiensi,”ungkap Ikbal.
Berdasarkan informasi, lanjut Ikbal, bahwa keputusan Gubernur Maluku itu tidak membatalkan KBN, tetapi menunda. Penundaan itu pasti punya planning untuk membahas dan mencari formula ideal, termasuk bagimana kesiapan anggaran daerah.
Sebagai tuan rumah, tentunya, Maluku harus memberikan kesan yang baik dalam pelaksanaanya. Ada dua hal yang harus dilihat dalam perspektif ideal, pertama, memahami makna penundaan kegiatan. Artinya, gubernur menimbang soal kesiapan daerah, termasuk anggaran.
Kedua, formula yang disiapkan adalah bagimana efek pasca kegiatan terhadap Maluku, istilahnya kesinambungan. “Jadi KBN bukan hanya event seremoni saja, tetapi ada yang bisa diwujudkan bagi Maluku, terutama pengejawantahan aksesibilitas wilayah perbatasan,”jelasnya.
Untuk itu, pihaknya juga mendukung keputusan Gubernur Maluku menunda ikut KBN 2025. Karena selain tidak ada dalam proyeksi kegiatan Pemprov 2025, keputusan tersebut juga untuk memfokuskan pemerintahan yang baru dalam menjalankan visi-misi untuk Maluku berkemajuan ditengah efisiensi.
“Saya setuju dengan keputusan pak Gubernur. Masih banyak kegiatan prioritas yang harus dilakuan untuk masyarakat dalam fokus kerja satu tahun pemerintahan daerah,”tandas Ikbal. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
link